Dorong Kelancaran Program Strategis Nasional di Sumsel, Pemkab Ogan Ilir Ikuti Rakoor Penyelesaian AGHT Tol Trans Sumatera

PALEMBANG, Iniklik.com – Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang diwakili oleh PJ Sekda Ogan Ilir, Dicky Syailendra, S.Sos, M.Si, mengikuti rapat koordinasi penyelesaian Ancaman Gangguan Hambatan dan Tantangan (AGHT) pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera. Rapat tersebut meliputi ruas Kayuagung-Palembang-Betung, Simpang Indralaya-Muaraenim (junction Palembang), Betung-Tempino-Jambi, dan Pematang Panggang-Kayuagung yang berada di wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Kegiatan berlangsung di Hotel Novotel Palembang pada Rabu (21/01/2026).

Rapat koordinasi lintas sektoral ini diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung-RI) dalam rangka pengamanan pembangunan proyek strategis nasional tersebut. Acara dipimpin oleh Kasubdit IV.A Direktorat IV Jaksa Agung Intelijen, Imran Yusuf, S.H, M.H. Hadir juga perwakilan dari Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah, Asisten Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Wilayah Agraria & Tata Ruang Infrastruktur Ekonomi dan Industri; serta Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang diwakili Asisten II Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Daerah. Turut hadir Direktur Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah Kementerian ATR/BPN, M. Unu Ibnudin, S.E., M.Si.

Dihadiri Kepala Dinas Perkimtan Ogan Ilir, Dr. Sunarto, S.H, M.Si, PJ Sekda Dicky Syailendra menyampaikan bahwa tahapan persiapan penetapan lokasi pengadaan ruas tol Simpang Indralaya-Muaraenim (junction Palembang) telah rampung. Saat ini hanya menunggu pembayaran ganti rugi tanah kepada pemilik setelah dilakukan konfirmasi dari Kementerian ATR/BPN.

Imran Yusuf bersama Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berharap pembangunan ruas tol Trans Sumatera dapat selesai sesuai target pemerintah pusat, sehingga dapat dimanfaatkan masyarakat jelang arus mudik Lebaran. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan mobilitas barang dan jasa di wilayah Sumatera, yang pada gilirannya akan menggerakkan perekonomian serta meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar.

Ia juga menekankan kepada pemerintah kabupaten/kota, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Project Director agar segera melaporkan kendala yang muncul di lapangan, sehingga setiap masalah dapat segera ditemukan solusinya.

Kegiatan ini juga diikuti oleh perwakilan Kejati Sumsel, Kementerian Pertanian RI, Kementerian Pekerjaan Umum RI, Kejari Ogan Ilir, PT Hutama Karya, PTPN I, PT Waskita Sriwijaya Tol, pemerintah daerah lainnya, serta berbagai pemangku kepentingan terkait. (Red)