Satgas PKH PALI Ambil Alih Lahan Negara dari PT PSDA, Pastikan Nasib Pekerja Tetap Terjaga
PALI, Iniklik.com– Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) Kabupaten PALI melakukan langkah tegas dalam mengamankan aset negara dengan meninjau lapangan, memasang plang, dan menduduki lahan yang selama ini dikuasai oleh PT Pusaka Sinar Dian Abadi (PSDA).
Kegiatan ini berlangsung pada Senin (10/3/2025) di Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten PALI.
Penertiban ini dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) PALI, Farriman Isandi Siregar, SH MH, yang diwakili oleh Kepala Seksi Intelijen, Rido Dharma Hermando, SH MH, serta didampingi oleh Kasi Pidsus Enggi Elber.
Sejumlah pejabat turut hadir, di antaranya Dandim 0404/Muara Enim Letkol Arm Tri Budi Wijaya, SH, Kapolres PALI yang diwakili oleh Kasat Intelkam Polres PALI AKP Suwandi, SH, serta Sekretaris Daerah Kabupaten PALI Kartika Yanti, SH MH.
Usai melakukan peninjauan dari pukul 10.00 hingga 14.00 WIB, tim melanjutkan pemasangan plang di tiga titik strategis mulai pukul 17.00 hingga 20.30 WIB.
Tidak hanya itu, satu regu dari Koramil 404/03 Pendopo yang beranggotakan tujuh personel TNI turut menduduki lahan tersebut guna mengantisipasi potensi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT) selama proses penertiban.
Kasi Intelijen Kejari PALI, Rido Dharma Hermando, menegaskan bahwa penertiban ini adalah langkah tegas negara dalam menegakkan hukum terhadap penguasaan lahan negara yang tidak sah.
“Negara harus hadir dalam mengamankan asetnya. Proses ini dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, dan kami memastikan bahwa para pekerja yang selama ini menggantungkan hidupnya di lahan tersebut tetap bisa bekerja di bawah pengelolaan negara,” ujarnya.
Salah satu aspek penting dalam penertiban ini adalah perlindungan terhadap para pekerja yang sebelumnya bergantung pada lahan tersebut.
Pihak berwenang menegaskan bahwa pengambilalihan ini tidak akan menghilangkan mata pencarian mereka.
“Kami ingin menegaskan bahwa para pekerja tidak perlu khawatir. Hak mereka tetap diperhatikan, dan mereka akan tetap dipekerjakan dengan sistem yang sesuai dengan ketentuan,” tambahnya.
Kegiatan ini berjalan dengan aman dan kondusif, dengan komitmen penuh dari pemerintah daerah serta aparat keamanan untuk menjaga stabilitas wilayah.
Langkah ini diharapkan dapat menjadi titik balik dalam pengelolaan aset negara yang lebih transparan dan berkeadilan. (Red)
