Rapat Paripurna DPRD PALI Ditunda, Ketidakhadiran Eksekutif Jadi Sorotan
PALI, Iniklik.com – Rapat Paripurna ke-7 DPRD Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (PALI) tahun 2024 yang seharusnya membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda) penting, terpaksa ditunda.
Penundaan tersebut terjadi akibat absennya unsur eksekutif, yakni Bupati atau Wakil Bupati PALI.
Rapat yang dijadwalkan berlangsung pada Selasa (3/12/2024) di ruang paripurna DPRD PALI kini diagendakan ulang pada Senin (9/12/2024).
Dua Raperda yang seharusnya dibahas memiliki urgensi tinggi, yakni:
1. Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketentraman, dan Perlindungan Masyarakat.
2. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten PALI.
Ketua DPRD PALI, H. Ubaidillah, S.H., yang memimpin jalannya rapat menyayangkan ketidakhadiran pihak eksekutif.
“Kami berharap Bupati atau Wakil Bupati PALI bisa hadir sesuai jadwal baru agar pembahasan kedua Raperda ini segera tuntas,” ujarnya.
Rapat dihadiri oleh 29 anggota DPRD dan perwakilan dari berbagai instansi strategis, termasuk Kapolsek Talang Ubi, Kompol Robi Sugara, S.H., M.H., M.Si.; Kapten Inf Narko dari Kodim 0404 Muara Enim; dan Judistira Yusticia, S.H., M.H., dari Kejaksaan Negeri PALI.
Meskipun berjalan tanpa unsur eksekutif, suasana rapat tetap kondusif berkat pengamanan yang solid.
Kapolres PALI, AKBP Khairu Nasrudin, S.I.K., M.H., menegaskan komitmennya dalam mendukung proses demokrasi di Kabupaten PALI, termasuk pengamanan selama pelaksanaan rapat paripurna.
“Kami dari jajaran Polres PALI memastikan situasi kondusif selama rapat berlangsung. Sinergitas antara Polri dan Pemerintah Daerah akan terus ditingkatkan guna menciptakan stabilitas keamanan dan ketertiban di wilayah ini,” ungkapnya saat diwawancarai pada Selasa (3/12/2024).
Kapolsek Talang Ubi, Kompol Robi Sugara, turut memastikan bahwa tim gabungan dari Unit Intel dan Unit Sabhara telah dikerahkan untuk memonitor situasi.
“Kami berkomitmen menjaga keamanan agar seluruh agenda pemerintahan berjalan lancar. Kolaborasi dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten PALI menjadi prioritas kami,” tuturnya.
Ketidakhadiran eksekutif dalam rapat ini menjadi sorotan, mengingat urgensi pembahasan kedua Raperda yang akan berdampak langsung pada tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Masyarakat kini menanti keseriusan pihak eksekutif dalam mendukung jalannya roda pemerintahan melalui partisipasi aktif dalam agenda-agenda strategis DPRD. (Red)
