Kisruh Pembangunan Jalan Simpang Raja, Pemuda Pancasila PALI Desak PT. MHP Putuskan Kontrak Dengan Pelaksana
PALI, Iniklik.com – Adanya kisruh terhadap pelaksanaan pekerjaan pengecoran jalan Simpang Raja-Simpang 4 Benakat Timur Kecamatan Talang Ubi yang dilaksanakan oleh PT. Adipati Raden Sinun mengundang sejumlah tokoh angkat bicara, salah satunya Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Talang Ubi Telly.
Yang mana pekerjaan jalan cor beton Simpang Raja sepanjang lebih kurang 1,5 kilometer lebar 7 meter itu menuai banyak protes dari masyarakat.
Dari keberadaan batching plant yang dinilai mengganggu masyarakat karena berada di sekitar pemukiman warga hingga proses pengerjaan yang diduga mengabaikan mutu beton sesuai perencanaan.
Dengan munculnya kisruh tersebut, Ketua Pemuda Pancasila Kecamatan Talang Ubi meminta pihak PT. Musi Hutan Persada (MHP) selaku perusahaan yang melakukan kontrak dengan PT. Adipati Raden Sinun untuk mengevaluasi kerjasama tersebut.
“Dana untuk pembangunan jalan itu berasal dari patungan sejumlah perusahaan yang menggunakan jalur tersebut, salah satu penyumbang terbesar adalah PT. MHP. Untuk itu kami mendesak pihak MHP untuk mengevaluasi kontrak dengan pelaksana itu atau bila perlu putuskan saja kerjasama itu selagi pekerjaan baru dimulai,” ungkap Telly, Rabu 6 Mei 2026.
Ditegaskan Telly bahwa Pemuda Pancasila akan mengawal jalannya proses pembangunan jalan Simpang Raja karena jalur tersebut bukan hanya sejumlah perusahaan yang menggunakannya namun juga akses vital dan urat nadi perekonomian masyarakat.
“Jalur itu memang statusnya jalan provinsi yang menghubungkan PALI dan daerah lain. Tentu saja bukan hanya perusahaan yang memakai jalan itu tapi juga sebagai sarana perputaran ekonomi masyarakat. Untuk itu kami akan kawal proses pembangunannya agar sesuai perencanaan dan awet mutunya,” tandasnya.
Telly juga meminta pemerintah kabupaten PALI melalui Dinas Perizinan serta Dinas LH untuk turun ke lapangan mengecek izin operasional batching plant serta pihak Dinas PU mengawasi pelaksanaan pekerjaan.
“Pemerintah kabupaten PALI jangan tinggal diam, harus bersama mengawal dan mengawasi baik secara perizinan juga teknis. Sebab meski status jalan provinsi namun yang menikmati adalah masyarakat kabupaten PALI,” timpalnya.
Dengan adanya sejumlah keluhan masyarakat, Telly mengancam akan menggelar aksi demontrasi apabila permasalahan itu tidak segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
“Kami minta PT. MHP kemudian juga Dinas LH dan DPMPTSP juga Dinas PU untuk segera turun tangan. Apabila ini berlarut, Pemuda Pancasila PALI akan melakukan unjuk rasa,” tegasnya.(whr)
